Selasa, 27 Maret 2012

Konkernas IV/2012

Konkernas IV/2012 PGRI: Sayonara Bandung, Sampai Jumpa di Mataram 2013



13278028541599663106
Pak Irman Gusman (Ketua DPD RI) mengucapkan”paturay tineung” Konkernas IV kepada Pak Lex Laksamana (Sekda Prov. Jabar) disaksikan Pak Sulistiyo (Ketum PGRI) dan Pak Wahyudin Zarkasih (Kadisdik Jabar) sebelum meninggalkan Kompleks Gedung Sate (Sabtu, 28/1)
Gerumbul awan menutupi bulan sabit malam tadi.  Sesekali gerimis membasahi kota Bandung membuat aspal di jalan-jalan licin.  Tapi tak menghalangi kehangatan dan kekhidmatan acara penutupan Konkernas IV/2012 PGRI Masa bakti XX ini di Aula Barat, Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung.
Hadir dalam acara penutupan malam tadi, Ketua DPD RI, Bapak H. Irman Gusman, Bapak H. Lex Laksamana (Sekda Jabar mewakili Gubernur), Bapak H. Wahyudin Zarkasih (Kadisdik Jabar), tentu sang empunya hajat, Bapak H. Sulistiyo (Ketua Umum PB-PGRI) dan Bapak H. Edi Parmadi (Ketua PGRI Jawa Barat) dan sejumlah undangan. Acara berlangsung didahului jamuan makan malam dan  diselingi pentas seni.  Di akhir acara,  salah satu sponsor perusahaan penerbangan  Sriwijaya Air memberikan doorprice 10 tiket cuma-cuma kepada beberapa peserta dan pengurus besar dari 8 propinsi.
Sebelumnya peserta tiba di Kompleks Gedung Sate pukul 17.00 WIB.  Mereka melampiaskan kepenasaran berfoto ria di sekitar kompleks gedung yang didirikan tanggal 27 Juli 1920 ini.  Gedung kokoh yang eksotis ini, di mana batu pertamanya diletakkan oleh Johana Catharina Coop, putri sulung Walikota Bandung B. Coops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia saat itu, sayang untuk dilewatkan dokumentasinya.
13278060701961418202
Bersama Pak Tumpak Silitonga (Ketua PGRI Kab. Simalungun, Sumut) satu pemenang doorprice tiket gratis Jakarta-Medan
Jawa Barat,  tuan rumah
Konkernas IV Tahun 2012 dibuka secara resmi oleh Bapak H. Marzuki Alie (Ketua DPR RI) pada hari Kamis, 26 Januari 2012 pukul 20.00 WIB di Hotel Savoy Homan Bandung. Hadir dalam kesempatan ini Bapak Syawal Goeltom (Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Kemendikbud, mewakili Mendikbud), Bapak H. Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar), Kabareskrim Polri, dan sejumlah undangan serta sesepuh PGRI.
Berdasarkan keterangan Ketua Pelaksana, sekaligus Ketua PGRI Jawa Barat yang kali ini menjadi tuan rumah, Bapak H. Edi Parmadi, Konkernas keempat di masa bakti XX ini sedianya bakal digelar di Mataram (NTB), akan tetapi PGRI Jawa Barat meminta lebih dahulu, sehingga Konkernas terakhir di masa bakti ini bakal kembali digelar di kota ditunjuk sebelumnya.
13279621831183815469
Sambil menanti acara penutupan, panitia pelaksana KOnkernas memanfaatkan rehat sejenak berpoto ria di areal Taman Kompleks Gedung Sate.
Sementara Ketua Umum PB-PGRI, Bapak H. Sulistiyo dalam sambutannya menyatakan, saat ini guru PNS yang sudah tersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi hidupnya jauh lebih sejahtera. Tetapi di sisi lain, implementasinya menyebabkan guru banyak memperoleh tekanan, penganiayaan, siksaan psikis bahkan pelecehan profesi.  Seperti ditunjukkan beberapa kepala daerah lebih kejam memindahkan dan memutasi guru sewenang-wenang, jauh  dari sistem kepegawaian dan akademik. Begitupula peraturan pembinaan guru sering tidak berbasis kondisi nyata guru baik kemampuan atau geografis, seperti uji kompetensi seleksi calon peserta sertifikasi dikhawatirkan menimbulkan tekanan batin atau jumlah jam mengajar dan pengumpulan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dll cenderung sulit dipenuhi membuat guru diminta untuk sabar dan tangguh.
Pak H. Sulistiyo juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Kementrian Agama, yang telah menyatakan bahwa di Kementrian Agama tidak ada organisasi lain kecuali PGRI.
Kegiatan Konkernas ini didahului Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib Konkernas IV dilanjutkan dengan Laporan PB PGRI Masa Bakti XX tentang Pelaksanaan Program Tahun 2011 dan Pengantar Program PGRI Tahun 2012. Selanjutnya, Laporan Pandangan Umum Pengurus PGRI Provinsi yang dilanjutkan dengan Tanggapan Pengurus Besar atas materi tersebut.
13278084901594246993
Audiensi PB-PGRI dan Mabes Polri, upaya melindungi profesi guru (dok: pb-pgri)
Secara maraton peserta konferensi terbagi komisi-komisi yakni Komisi A (Organisasi) yang membahas strategi dan konsolidasi kepengurusan berikut keanggotaan, Komisi B (Program Kerja) merumuskan program kerja PGRI di tahun 2012 berkaitan dalam meningkatkan profesionalisme guru dan memperjuangkan sistem renumerasi guru, membantu guru (honorer/GTT) memperoleh hak-haknya dengan standar gaji minimal, memperjuangkan sertifikasi/nasib  bagi GTT, kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri, pembinaan profesi guru, dan lain-lain serta  Komisi C membahasa keuangan dan  Komisi D  merumuskan pernyataan sikap PGRI atas kondisi politik nasional dan perkembangan pendidikan nasional. Adapun Komisi E (Khusus, membahas Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam memberi perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya.
13278089331744436010
Pak H. Sulistiyo bersama Pak H. Suryadharma Ali (Menteri Agama) dok.pb-pgri
Selain itu, peserta mendapat pengayaan wawasan dalam ceramah umum oleh Pak Prof. Imam B. Prasojo tentang Memahami Jaringan Pengedar Tembakau dan Rokok: Upaya Penyelamatan Bangsa, dilanjutkan “sharing” keorganisasian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibawakan oleh Pak Dr. Eddi Junaidi, Spog., SH., M. Kes Koordinator Program PB IDI periode 2009-2012, dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo), Bapak Ir. H. Tifatul Sembiring memberikan materi berkaitan perlunya guru melek ICT sehingga dengan sosial media itu, guru bukan saja bertugas mencerdaskan, tapi mendidik dengan hati budi pekerti.
Konkernas IV/2012 menghasilkan pernyataan sikap yang ditandatangai Ketua Umum dan Sekjen, yang pertama menyikapi perkembangan politik nasional yaitu mendesak pemerintah untuk secara konsisten memberantas korupsi dan himbauan keteladanan ditujukkan oleh para elit, menata media massa sebagai elemen pendidikan masyarakat yang mencerdaskan, disamping itu mendesak pemda-pemda untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian utama strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa; PGRI juga memandang penting perlunya mengangkat seorang staf khusus presiden dalam menyelesaikan berbagai isu dan mengontrol implementasi kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kemudian menolak RUU Pendidikan Tinggi disahkan menjadi Undang-Undang, karena berpotensi menyebabkan diskriminasi PTN dan PTS. Selain itu, mendesak agar pemda dalam mengangkat pejabat di bidang pendidikan mempersyaratkan kompetensi relevan dan tidak menjadikan guru sebagai alat politik.
13278091371975305756
Sayonara Kota Bandung: Semoga Berkenan dan Berkesan (dok pri)
Yang kedua, berkaitan dengan perkembangan  pendidikan nasional, PGRI mengapresiasi Pemerintah yang telah menaikan dana BOS, kemudian memandang perlu Mendikbud mengkaji ulang sistem UN, dan bagi guru pentingnya organisasi profesi. PGRI pun mendesak pemerintah  mempercepat proses sertifikasi guru serta memperbaiki prosedur pembayaran tunjangan profesi selama ini tersendat-sendat. Selain itu meningkatkan rintisan wajib belajar dari 9 menjadi 12 tahun, meningkatkan kinerja, profesionalisme dan daya saing guru dan bantuan operasional untuk pendidikan usia dini/TK, mengevaluasi RSBI, perlunya PP tentang penyelesaian tenaga honorer dan PP tentang tenaga tidak tetap serta perlunya keteladanan figur-figur tokoh dalam pendidikan berbudaya dan berkarakter.
Sesuai jadwal, peserta chek out dari Hotel Savoy Homan hari Minggu, pukul 12.00 WIB.  Tetapi ada sebagian peserta memilih memperpanjang hingga hari Selasa untuk menikmati suasana dan keindahan kota yang dijuluki Parijs van Java atau Europe in de Tropen ini dan pesona alam  lingkungan Bandung sekitarnya.
Sayonara Kota Bandung, Sampai Jumpa  (wait and see in  Mataram 2013)
Semoga Berkenan dan Berkesan selama tinggal di kota kembang ini.

*) Disajikan oleh Ajeng Kania, Anggota Seksi Infokom Panpel Konkernas IV/2012 PGRI sekaligus Kru Peliput Majalah Suara Daerah PGRI Jawa Barat

Pa Surya

Prof.Dr.H. Moch. Surya

Prof.Dr.H. Moch. Surya Lahir di Kuningan, 8 September 1941, Sakola ngawitan di SR Citangtu, Kuningan (1948-1954), teras di SGB Kuningan (1945-1958), salajengna di SGA Kuningan (1959-1962), IKIP Bandung taun 1962-1965, 1966-1968 sareng taun 1975-1979.
Pendidikan sanesna diantawisna Pendidikan Kesehatan Jiwa (Departemen Kesehatan Bandung) taun 1969, Educational Innovation and Technologies (INNOTECH-SEAMEO) Manila-Filipina taun 1974, Educational Vocational Guidance (UNESCO) Santa Barbara-USA taun 1979, Integrated Primary Curriculum (UNESCO) Seoul, Korea Selatan taun 1980, Union Educator (ILO) Australia taun 1982, Pendidikan Jarak Jauh (East West Center) Jakarta taun 1983, Value Education (INNOTECH-SEAMEO) Manila-Filipina taun 1985, Educational Counseling (Bank Dunia) Columbus, Ohio-USA taun 1986-1987, Educational Technology Communication (Bank Dunia) Bloomington Indian, USA taun 1989,
Kantos janten Guru SD di SD Citangku Kuningan taun 1958-1962, Guru SMA/SPG di SMA Negeri 2 Bandung/SPG Pasundan taun 1966-1963, Dosen di IKIP Bandung (UPI) taun 1966-kiwari, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Bandung taun 1984-1994, Dosen Tamu di Universitas Brunei Darussalam taun 1994-1996, Anggota DPRD Tk.I Propinsi Jawa Barat taun 1997-1999, Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) taun 2001-2004, Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung taun 1977-1980, Ketua Jurusan Jurusan Psikologi Pendidikan, IKIP Bandung taun 1980-1989, Kiwari janten anggota DPD RI ngawakilan Propinsi Jawa Barat.
Kengeng sababaraha hiji panghargaan, diantawisna:
  1. Satya Lencana Dwidya Sistha (Departemen Hankam RI) 1989
  2. Satya Lencana Dwidya Sistha (Departemen Hankam RI) 1990
  3. Piagam Penghargaan (Pangdam III Siliwangi) 1991
  4. Karya Bhakti Satya (Rektor IKIP Bandung) 1991
  5. Satya Lencana Karya Satya 30 th (Presiden RI) 1997
  6. Penghargaan sebagai Tokoh Pendidikan (Gubernur Jawa Barat) 2001
  7. Karya Bhakti Satya (Rektor UPI Bandung) 2003
  8. Medali Juang 45 (DHN Angkatan 45) 2004 
Sumber : http://www.salaka.net/AboutUs
  1. Sumber :

Sejarah PGRI

SEJARAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

Logo PGRI
A. Gerakan Guru pada Masa Perjuangan Kemerdekaan
Semanat nasionalisme sudah lama tumbuh di kalangan guru semenjak lahirnya kesadaran berorganisasi, kesadaran perjuangan nasional, kesadaran untuk menuntutpersamaan hak dan posisi dengan pihak belanda.
Usaha perjuangan nasib dan posisi guru berjalan terus. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dahuli selalu dipegang oleh orang belanda, satu persatu pindah ke tangan bangsa indonesia. Perjuangan ini akhirnya memuncak pada kesadaran dan cita – cita kemerdekaan bukan sekedar nasib belaka.
Pada tahun 1032 nama PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Indonesia). Pergantian nam “Hindia Belanda” dengan “indonesia”Dalam nama organisasi ini mengejutkan Belanda,karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak desenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat Nasionalisme.
Perang dunia 2 pecah pada tahun 1939. Setahun kemudian, negri Belanda diduduki tentara Jepang. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki Belanda ditugaskan menjadi milisi, untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia. Pada zaman kedudukan Jepang keadaan berubah segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Segala kegiatan pendidikan dan politik membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah dibuka kembali.

B. Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945
Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan.pendiri Republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945.
Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri (SGP) Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru diseluruh Indonesia. Pendiri PGRI adalah Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan:
a. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
b. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengaajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
c. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
PGRI lahir sebagai “anak sulung” dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan “ ibu Kandungnya”,yaitu semangat persatuan dan kesatuan ,pengorbanan dan kepahlawanan untuk tentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat persatuan dan kesatuan, tujuannya yaitu fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan.
C. PGRI pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)
PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru diIndonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjangkan kesejahtraan anggotanya.
Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Bangsa Belanda lebih terorganisasi pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan Rakyat dari provokasi dan Agresi Belanda konferensinya tgl. 12 November 1945 Panglima Besarnya Kolonel Soedirman dengan Pangkat Jendral.
1. Kongkres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946
Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah:
1. Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.
2. Gaji guru supaya tidak dihentikan.
3. Diadakan undang-undang pokok pendidikan dan undang-undang pokok pemburuhan.
2. Kongkres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948
Kongkres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif.
Cita-cita besar PGRI tercapai baik dibidang pendidikan maupun dibidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk diluar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongkres II yang diadakan oada bulan Juli 1984 di London.
D. PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
1. Kongkres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950
Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidakbisa lain dari pada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankannama,bentuk,maksud,tujuan,dan cita – cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya.
Kongkres IV PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar-luar “daerah Renville”, yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatra, yaitu: Sigli, Bukit tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SGI di Bandung datang pada kongkres IV di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri kedalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M.Husein, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
Kembalinya kongkres IV PB PGRI berada di Jakarta segera berkantor diruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jln. Budi Utomo. Pada akhir February 1950 sebanyak 30 cabang SGI diseluruh Negara menyatakan memisahkan diri dari SGI kemudian masuk PGRI. Yaman Soejanaprawira (KPI Jawatan PP dan K), M.Husein dkk berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata disana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan, terutama dikalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru diJawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan, menurut rencana dimulai pada 12 Juni 1950 pukul 10.00 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang.
2. Kongres V PGRI di Bandung 19-24 Desember 1950
Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan faundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas organisasi ini : apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi asas organisasi
Kongres V merupakan “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada diJakarta. Rapat diadakan dipusat kebudayaan Jln. Naripan, kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu asas organisasi akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila. Akhirnya, pancasila diterima sebagai asas organisasi. Sejak kongres V mulai nyata daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya konferda mulai dilaksanakan. Mulanya konferda dilaksanakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, selanjutnya konferda meluas ke pulau lainnya, tanggal 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan kedalam barisan PGRI.
3. Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952
Kongres menyepakati beberapa keputusan panting. Dalam bidang organisasi, menetapakan asas PGRI ialah keadilan social dan dasarnya ialah demokrasi, PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, intruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan:
1) System pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan.
2) KPKPKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran.
3) KPKB ditiadakan diubah menjadi SR 6 th
4) Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya.
5) Diadakan Hari Pendidikan Nasional.
4. Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954
Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanan rapat bertempat di aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri Maria Marchant wakil FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama.
Hasil kongres ini antara lain:
Bidang Umum : Pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh kementrian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja kementrian PP dan K.
Bidang Pendidikan : Resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja Negara, resolusi mengenai UU sekolah rakyat dan UU kewajiban belanja, resolusimengenai film, gambar, tektur, serta radio dan pembentukan dewan bahasa nasional.
Bidang Pemburuhan : UU pokok kepegawaian, peleksanan peraturan gaji, pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negri tetap, dan penyelesaian kepegawaian.
Bidang Organisasi : Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.
5. Kongres VIII PGRI di Bandung 1956
Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah,tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambah kartu palsu. Sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua II PGRI. Walaupun M.E Subiadinata dihalangi secara curang akhirnya ia terpilih menjadi ketua Umum mengantikan Sudjono. Ketua II PGRI digantikan M.Husein.
Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara:
1) Kunjungan kecabang-cabang
2) Korespondensi PB PGRI dengan cabang lebih diintensifikasi
3) Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya
4) Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah
Keterlibatan PGRI dalam symposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat.
Pokok-pokok bahasan:
a) Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya
b) Perlu adanya Indonesianisasi
c) Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD
Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang:
1) Dimasukannya pencak silat dalam pendidikan jasmani
2) Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat
3) Uang alat/perlengkapan sekolah dan pakaian belajar
E. PGRI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959,soebandri dkk.Melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.
1. Lahirnya PGRI Non-Yaksentral/PKI
Periode tahun 1962-1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guruatau peropesi guru,melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih”machsovorming en machsaanwending”(pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan).
Ternyata goldfried termasuk salah seorang penandatanganan “surat selebaran fitnah”,sehingga timbul protes dari siding pleno, sehingga Goldfied akhirnya dikeluarkan dari panitia.
2. Pemecatan Massal Pejabat Departemen P&K (1964)
Pidato inangrasi Dr.Busono wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas)dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan moral “panca cinta”.sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip:
1) Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air,moral nasional / internasional/ke agamaan ,
2) Perkembangan kecerdasan,
3) Perkembangan emosional – artistrik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin
4) Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan,
5) Perkembangan jasmani.
Moral panca cinta meliputi:
a. Cinta nusa dan bangsa
b. Cinta ilmu pengetahuan
c. Cinta kerja dan rakyat yang bekerja
d. Cinta perdmaian dn persahabatan antar bangsa-bangsa
e. Cinta orang tua
Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan dikalangan pendidik. Dilinkungan Departemen PP & K, polemic itu makin meruncing ketika dalam Rapat Dinas tanggal 23 Juli 1964 Mentri PP & K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) memancing kembali suasana polemic tersebut. Akibatnya, Pembantu mentri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati Mentrinya.
Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi Moral Pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membantuk sendiri panitia dengan nama “Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang “Pemecatan Massal”, ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.
3. PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI
Periode th. 1966-1972merupakan masa perjuangan untuk turut menegakka Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola embangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.
PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dakam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua Umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI.
Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI, sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar:
1) FBSI beranggotakan unsur buruh murni
2) Anggota FBSI harus buruh swasta
3) FBSI berprinsip “trade unionisme”
4) FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja.
4. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI
PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (oktober 1959),infiltrasi PKI kedalam tubuh PGRI benar” terasa,dan lebih jelas lagi dalam kongres X di Jakarta(November 1962).
Kiranya perinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI.”kawan”adalah semua golongan pancasilaisanti PKI yang Dalam Pendidikan mengamankan Pancasila,dan “Lawan”adalah PKI yang berusaha memnaksakan pendidikan.”pancacinta”dan “pancatinggi”. Akan tetapi kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut.
Setelah PKI di wakili oleh guru” ber orentasi ideology komunis tak mampu lagi melakukan taktik” penyusupan terhadap PGRI,mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang”an untuk memisahkan dari PGRI.
Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru,president sukarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan penpres no.19 thn 1965 tentang pokok” pendidikan pancasila akan tetapi pempres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini
Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI.
F. PGRI sejak lahirnya orde baru
1. Kesatuan aksi guru Indonesia KAGI
Peristiwa G30S/PKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI,yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI,infil Trasi dan fitnah Pro PKI berdirinya PGRI non-vaksentral dll.
Bersama para pelajar,mahasiswa,sarjana,dll,para guru anggota PGRI turun kejalan dengan meneriakan tritura (tri tuntunan rakyat) yakni :”bubarkan PKI,ritul 100 mentri,danturunkan harga-harga!”. Mereka membentuk kesatuan” aksi misal’a KAMI,KASI,sedangkan para guru” membentuk KAGI pada tanggal 2 februari 1966.
Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk dijakarta raya dan jawa barat, kemudian berturut” terbentuk KAGI di wilayah lainnya.
Tugas Utama KAGI adalah A.Membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsure” PKI “dan orde lama.B. menyatukan semua guru d.dalam organisasi guru yaitu PGRI.c. memperjuangkan agar PGRI menjadi organi sasi guru yang tidah hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.
Bukti keberasilan kekuatan orde baru dalam kongres ini terlihat dari hasil” kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI masa bakti XI adapun hasil” kongres XI adalah
• Menjunjung tinggi HAM
• PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS
• Frontnasional di bubarkan
• PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK,INDEPENDEN dan NON partai politik
• DLL.
Selanjutnya,hasil XI PGRI di bidang organisasi :
• INTENSIFIKASI penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers,Radio,TV dan Majalah Suara Guru.
• Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana
• PGRI menjadi anggota WCOTP
• Dll.
2. Konsulidasi organisasi pada awal orde baru
Menarik juga untuk di simak kembali seri tulisan harian kompas tahun 1967 yang berjudul PORAK PORANDANYA KERETA PGRI DI JAWA TENGAN tulisan ini merupakan “serangn” kepada PB PGRI masa perserikatan (kongres XI).
Pembentukan kaki d.jawa timur dan jawa tengah, antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu hasilnya adalahkonferda PGRI di ke 2 daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.
Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang d.bentuk PGRI,pemerintang setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru” SD di seluruh Indonesia
Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai di rintis kembali.Pada bulan juli 1966 secara resmi diterima menjadi anggota WCOTP dalam kongres guru se Dunia soel di Korea selatan.SEtelah itu,PGRI d.undang untuk mengikuti tradeunionleader course di negeri belanda selama 4 bulan,kursus di adakan 2 angkatan :
Angkatan 1 pada tahun 1969 dan angkatan 2 1970.
3. Arti Lambing PGRI
• Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita – cita luhur dan daya upaya manaikan pengapdian yang terus menerus
• Ukuran,corak dan warna : bidang bagian pinggir rulingkara berwarna merah melambangkan pengabdian yang d.landasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.Warna petih dengan tulisan persatuan guru republic Indonesia melambangkan paduan warna pinggir merah pitih melambangkan pengabdian pada Negara,bangsa dan tanah air Indonesia.
• Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru (pada penddidkan pra sekolah,dasar,menengah dan perguruan tinggi)dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidikan yang besar dan luhur.
• Nyala api dengan 5 sinar waena merah melambangkan arti ideologi dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti,cipta,rasa,karsa,dan karya generasi.
• 4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tengak ( simetris)dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai” moral,pengetahuan,keterampilan,dan akhlak bagi tingkatan lembaga” pendidikan,pra sekolah,dasar,menengah, dan tinggi.
• Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran.
Arti keseluruhan :
Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian,keluhuran jiwa dan kasih sayang senan tiasa menunaikan darma baktinya kepada Negara,tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta,rasa,karsa,dan karya generasi bangsa menjadi manusia pancasila yang memiliki moral,pengetahuan,keterampilan dan akhlak yang tinggi.
Pwnggunaan :
1. Sebagai lambang atau lencana
2. Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan
3. Di pancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara/pertemuan organisasi oleh PGRI.
4. Berdirinya YPLP-PGRI dan wisma guru kongres XIV PGRI th. 26-29 Juni di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai wisma guru.
Untuk melaksanakan keputusan kongres BP PGRI membentuk YPLP-PGRI dengan akta notaries Moh.Ali No. 21 tgl. 31 maret 1980 yang berlaku sejak tgl. 1 Januari 1980. Yaitu melakukan pembinaan , pengelolaan , dan penggembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PB PGRI
Hikmah dan manfaat dari yang diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi adalah,
1) Medan perjuangan, pengbdiaan dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan
2) Upaya peningkatan mtu profesionalisme para anggota PGRI.
3) Dapat dipupuk rasa kesatuan dan kesatuan yang makin kokoh.
G. Refeleksi tentang masa depan PGRI
Apa bila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan”, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa pada hakikatnya PGRI adalah sebuah organisasi propesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya .berdasarkan pengamatan ertahun”,tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif,dalam arti menggalang masa secara politis,terutama waktu menjelang pemilu.
Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas dari pada kuantitas (jumlah anggota).
PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota’a yang sebagian besar guru SD; sementara peningkatan kualitas propesi di perlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu,PGRI di tuntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang di hadapi oleh para guru sekolah menengah,dan bahkan para dosen di petrguruan tinggi.
sumber : http://sigitajiputra.wordpress.com/2009/12/07/sejarah-persatuan-guru-republik-indonesia/